Ada yang bertanya kenapa kendaraan2 dinas PKS atas nama perorangan, bukan partai? Baiklah saya perjelas agar ceto welo-welo.
Kami ini bukan lembaga negara yang dibiayai APBN/APBD shg tidak boleh ada aset lembaga yang diatasnamakan perseorangan.
Kami juga bukan perusahaan yang semua aset bergerak dan tidak bergeraknya hrs tercatat dalam neraca dan laporan keuangan.
Karena semua aset perusahaan dibiayai oleh penghasilan usahanya. UU Parpol bahkan larang memiliki perusahaan.
Kami juga bukan Yayasan, sebagai badan hukum yang sekarang ini menjadi wajib pajak. Karena banyak yayasan profit-oriented.
Maka aset Yayasan hrs atas nama lembaganya, bukan perseorangan karena sebagai wajib pajak harus laporkan kekayaannya.
Kami juga bukan Ormas atau LSM, yang saat ini tidak diatur UU khusus sehingga tidak ada regulasi tentang sumber dana dan kekayaannya.
Sejumlah Ormas dan LSM yang didanai dari luar negeri sering dipersoalkan keabsahan dan transparansi pendanaannya.
Tapi kami adalah parpol yang diatur dalam UU tersendiri. Ada regulasi ttg sumberdana dan laporan keuangannya secara periodik.
Aset mobil (dinas) PKS diatasnamakan perorangan karena mengacu kepada kategorisasi kelembagaan tersebut. Meski bisa saja an partai.
Hindari pajak? Tentu tidak. Karena partai dalam UU bukan wajib pajak.
Hindari laporan harta kekayaan? Pasti tidak. Karena UU tidak meminta partai laporkan kekayaan. Tapi hanya keuangannya.
Kendaraan (dinas) PKS bayar pajak? Pasti. Semua punya BPKB dan STNK. Tidak ada yang mangkir pajak kendaraan.
Hindari pajak progresif? Tentu tidak. Karena ketentuan itu baru beberapa tahun, sementara kami punya kendaraan sejak 1999 bahkan juga sebelumnya.
Beberapa kendaraan yang berasal dari wakaf/hibah kader masih gunakan nama pemilik asalnya.
Kalau ada pengatasnamaan untuk lebih dari 1 kendaraan, ia pasti kena ketentuan pajak progresif.
Ada alasan lain? Ya pasti. Mobilitas fungsi kendaraan PKS tinggi. Dalam riwayatnya sebagian dihibahkan ke wilayah & daerah yang membutuhkan .
Sehingga atas nama perorangan lebih mudahkan proses mutasi. Sebagai contoh bantuan mutasi beberapa kendaraan tuk NAD paska Tsunami.
Sebagian kendaraan juga dialihkan kepada kader2 tertentu yang mobilitas dakwahnya tinggi tp tak punya kendaraan.
Tapi ada alasan yang lebih mendasar. Sebagai badan hukum, parpol bisa bergantinama jika tak penuhi aturan Electoral Treshold.
Andai itu terjadi, maka semua aset atas nama partai akan ikut hilang legalitasnya. Harus balik nama sesuai nama baru partai.
Kok atas nama sopir? Baiklah saya memang harus terus lakukan taaruf agar makin jelas dan terbuka.
Mungkin saja ada aset kami atas nama orang2 yang sekarang bertugas sebagai sopir, satpam, kasir atau sekjen DPP.
Kami ini jamaah dakwah yang memandang dan perlakukan orang bukan dari posisi pekerjaannya. Sopir bisa lbh bertakwa dari pimpinan.
Secara organisasi, mereka punya kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan yang lainnya. Mau OB atau Presiden. Sama.
Bahkan secara jenjang keanggotaan, ada sopir DPP yang lebih tinggi dari seorang Wasekjen misalnya.
Di zaman nabi, Bilal seorang pria berkulit hitam asal budak. Miskin dan lemah pendidikan. Tapi dlm Islam ia dimuliakan.
Jadi keliru membuat "kasta" di PKS berdasarkan posisi dan jenis pekerjaan.
Semua staf yang ditugaskan membantu unsur2 pimpinan di PKS adalah mereka yang teruji komitmen organisasinya. Sopir diantaranya.
Jika anda datangi rumah seorang sopir PKS, bisa jadi hanya tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil. Tapi kok ada mobil atas namanya?
Baginya, mobil itu bukan harta kekayaannya. Tapi salah satu amanah dakwah yang dipercayakan kepadanya.
Sebagaimana dirinya yang siap ditugaskan sebagai da'i dan juga sopir seorang pimpinan/qiyadah dakwahnya.
Tahun 1999-2004 ada seorang kader yang setia menyopiri seorang ustadz di Cirebon. Sekarang beliau menjabat Ketua DPD.
Jadi kosakata "sopir" bagi kami dan anda, sangat mungkin akan sangat berbeda. Kami menyebut kosakata itu tanpa ke-nyinyir-an.
Dulu kami punya Presiden partai yang sebelumnya seorang PNS dan tidak punya latar sebagai aktivis organisasi apalagi politik.
Berikutnya beliau pernah jadi menteri dan sekarang menjabat walikota. Biasa saja bagi kami.
Semoga para aktivis dan pejuang "kebebasan" benar2 bisa bebaskan pikirannya dari kelas2 sosial berbumbu merendahkan.
Kami akan tetap terbuka dengan ragam komentar Anda, karena itu akan jadi ruang terbuka kami berkomunikasi dengan Anda. Salam cinta!
Tidak ada komentar:
Posting Komentar